KULONPROGO-DINKUMKM

Melalui media webinar Kementerian Koperasi UKM RI dalam rangka menyambut Hari Koperasi Nasional Ke-73 Tahun 2020, melakukan sosialisasi tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan Koperasi, pada Senin (6/7) yang diikuti oleh Dinas yang mengampu bidang Koperasi di seluruh Indonesia, termasuk Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. Pada webinar tersebut hadir Kepala Dinas (Dra. Sri Harmintarti, MM), Kabid Kelembagaan dan Pengawasan (Drs. Junihardi Tri Sarjono), Kasi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, S.IP), dan tiga PPKL (Suwastri Asih, SE, Nurhadi Rahmanto, SE dan Isnaini Khoirun Nisa, SE).

Sebagai nara sumber pertama: Ahmad Zabadi dari Deputi Bidang Pengawasan menyampaikan materi dengan judul: Arah Kebijakan Dan Strategi Penguatan Pengawasan Koperasi. Sebagai nara sumber kedua: Agus Santoso, SH,LL.M sebagai Staf Khusus Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan, menyampaikan materi dengan judul: Irisan Pengawasan Koperasi Dengan Otoritas Pengawas Lain.

Pada kesempatan itu Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa Wilayah keanggotaan Koperasi secara Nasional : 3.187 Unit (2,59%), Provinsi : 6.389 Unit (5,19%), dan Kabupaten/Kota : 113. 472 Unit (92,22%). Koperasi se-Indonesia sejumlah123.048 unit, sedangkan Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK ada sejumlah 35.761 unit. Kontribusi Koperasi dalam perekonomian sangat signifikan, dari 123.048 Unit Koperasi berkontribusi pada: Jumlah Tenaga Kerja Koperasi: 614.997 Orang, Jumlah Anggota Koperasi: 22.463.738 Orang, PDB Koperasi sebesar 5,1% terhadap PDB Nasional.

Temuan Hasil Identifikasi Pengawasan Koperasi pada intern Koperasi, antara lain:

1. Adanya masalah dalam kelembagaan Koperasi yaitu:

• Data yang tidak valid (terutama alamat)
• Izin Usah Simpan Pinjam
• Izin Pembukaan Kantor Cabang
• Koperasi tidak melaksanakan RAT
• Belum memiliki peraturan khusus SOM/SOP

2. Penipuan Investasi Bodong/Ilegal berkedok Koperasi
3. KSP lebih banyak melayani bukan anggota atau “calon anggota” dan menggunakan nama nasabah dengan memberikan bunga tinggi
4. Simpanan Pokok yang tinggi dengan tujuan agar tidak semua orang dapat menjadi anggota
5. Koperasi dipailitkan oleh anggotanya dan pihak ketiga
6. Penyajian Laporan Keuangan belum sesuai peraturan (standar)
7. Koperasi Simpan Pinjam dengan volume pinjaman diatas 2,5 Milyar belum di audit oleh Akuntan Publik
8. Masih terbatasnya jumlah Dewan Pengawas Syariah untuk KSP berbasis Syariah
9. KSPPS belum memiliki Unit Kegiatan Sosial (maal) yang terpisah dengan unit kegiatan bisnis  (tamwil)

Pada ekstern:

1. Terbatasnya jumlah SDM/PNS pengawas koperasi, baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Tingginya tingkat mutasi pejabat PNS daerah (sangat dinamis)
3. Minimnya dukungan APBD untuk pengawasan koperasi khususnya di Kabupaten/kota
4. Kendala koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Kementerian Koperasi dan UKM

Transformasi koperasi membutuhkan dukungan regulasi yang saat ini telah diusulkan dalam RUU Perkoperasian dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Deputi Bidang Pengawasan secara aktif terlibat dalam perumusan dan berkomitmen mendorong penyelesaian kedua regulasi tersebut.

Dalam rangka penguatan pengawasan koperasi, disampaikan 3 (tiga) usulan penambahan rumusan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pengawasan Koperasi
2. Penetapan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggota Koperasi
   LPS bertugas menjamin simpanan anggota penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perkeoperasian sesuai dengan kewenangannnya.
3. Aturan Sanksi Pidana dan Denda Pengaturan tentang pengawasan dan jaminan kepastian hukum sebagai kendali kegiatan usaha koperasi.

Sedangkan Agus Santoso, SH,LL.M menyampaikan Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta  perusahaan non keuangan (korporasi), dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan  pembiayaan pertumbuhan perekonomian.

Agar alokasi sumber pendanaan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan danstabilitas perekonomian, perlu stabilitas sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan efisien, mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal (sehat), sertainklusif.

Karena adanya pengelolaan dana yang bersumber dari publik / masyarakat / anggota dan keterkaitan antar  lembaga keuangan tersebut, perlu ada pengelolaan risk appetite, regulasi ,dan pengawasan dengan tujuan untuk  menjaga lembaga keuangan, sistem keuangan, dan pengguna jasa keuangan dari berbagai faktor risiko dengan  tetap memberi ruang yang cukup dalam melakukaninovasi.

Dalam hal Koperasi melakukan kegiatan usaha yang menjadi wewenang pengawasan otoritas lain (OJK dan Bank Indonesia), maka Koperasi wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjadi obyek pengawasan dari lembaga tersebut. Selain itu, Koperasi juga wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK).

Disampaikan juga bahwa Koperasi maupun masyarakat harus waspada terhadap penipuan investasi, yang antara lain:

1. Waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu (misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek)
2. Waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu (biasanya dengan mengaburkan produk investasinya)
3. Waspada modus investasi dengan replikasi (misalnya investasi bekedok MLM) dan pencucian dana (misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu)
4. Waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas (cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia).

Semoga dengan dilaksanakannya optimalisasi pengawasan Koperasi, kedepan diharapkan Koperasi bisa melakukan pengelolaannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta bisa mewaspadai setiap penawaran investasi, agar Koperasi tidak terjebak dalam permasalahan apalagi sampai masuk ke ranah hukum, yang tentunya akan merugikan bagi seluruh anggotanya. Tentunya yang selalu diharapkan Koperasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo khususnya, dan Koperasi di seluruh Indonesia semakin sehat, kuat, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya.